Selamat datang di website resmi Bank Lampung

Senin, 25 Maret 2019

KPK Dan Bank Lampung Optimis Kurangi Korupsi Pajak

Beranda / Berita / KPK dan Bank Lampung Optimis Kurangi Korupsi Pajak

KPK dan Bank Lampung Optimis Kurangi Korupsi Pajak

Rabu, 06 Maret 2019

Rabu, 6/3/2019, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung menggelar Monitoring Pengunaan Alat Rekam (Tax Online) Lingkup Kota Bandar Lampung yang dibuka oleh Eria Desomsoni Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dan dihadiri oleh Adliansyah Malik Nasution atau akrab disapa "Coki" selaku Kepala Satgas II Sumatera Kordinator supervisi pencegahan KPK, dan didampingi oleh Dian Patria selaku Koordinator Wilayah Korsupgah KPK, turut hadir beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta jajaran Pejabat Teras PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Dalam sambutannya, Eria Desomsoni menyampaikan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Bank Lampung telah berkerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana Instruksi KPK pada tanggal 29 Agustus 2018, dalam hal ini Bank Lampung menggandeng PT. FTF Globalindo selaku vendor pengadaan alat perekam dimaksud dengan system sewa bulanan.



Hingga saat ini, Alat Tapping Box yang telah telah terpasang untuk Kota Bandar Lampung pada  pemasangan Tahap I sebanyak 200 unit dimulai pada Bulan November 2018, kemudian pada Tahap II sebanyak 100 unit dan masih dalam proses pemasangan (on progress), untuk Kabupaten Lampung Selatan pemasangan Tahap I sebanyak 30 Unit dimulai pada bulan November 2018 dan untuk pemasangan Tahap II penambahan sebanyak 30 unit dan baru terpasang 5 Unit.

Selanjutnya masih ada permintaan untuk pengadaan alat Tapping Box yang saat ini sedang kami inventarisir untuk kebutuhan Kabupaten Lampung tengah sebanyak 30 Unit dan Kota Metro sebanyak 16 Unit, diharapkan dengan telah terpasangnya alat Tapping Box tersebut, penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak dapat terserap dengan baik, termasuk kebutuhan bisnis bank seperti dana dan kredit yang menjadi effort dari pemasangan Tapping Box ini, ujar Eria Desomsoni.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh Adliansyah Malik Nasution, dia mengatakan bahwa dengan pemasangan Alat Rekam Transaksi tersebut mampu mengurangi korupsi pajak dari para pelaku usaha Hotel dan Restoran, sehingga PAD dari sektor penerimaan pajak daerah dapat terserap optimal, bahkan dirinya sangat optimis bahwa Bank Lampung dapat menambah jumlah pemasangan Tapping Box tahun 2019 direncanakan akan ada penambahan 100 alat perekam transaksi. Sementara itu, diproyeksikan alat perekam transaksi  nantinya akan sampai  500 tapping box untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menurut Adliansyah Malik Nasution, Koordinator KPK wilayah Sumatera 2, masyarakat diminta tidak hanya memilih jasa layanan yang menggunakan alat perekam transaksi namun juga masyarakat saat melakukan pembayaran minta untuk menggunakan struk yang menggunakan alat itu, KPK telah memantau langsung penggunaan alat perekam transaksi di begadang resto dan KPK juga akan melakukan ini ke pengusaha - pengusaha lain.

Alat perekam transaksi atau Tapping Box  Ini merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah kepada publik. Dan ini juga bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Bank Lampung dalam peningkatan layanan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan kepada pengusaha.

Meski baru efektif di operasikan selama 2 bulan, namun keberadaan alat perekam transaksi  mampu mendongkrak pendapatan daerah. Terbukti dengan naiknya pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah meliputi hotel, rumah makan dan restoran, hiburan serta parkir hingga 34% selama 2 bulan penerapan.

Share this post on :