Selamat datang di website resmi Bank Lampung

Rabu, 23 Januari 2019

Deposito Rupiah

Beranda / Produk & Layanan / Pendanaan / Deposito Rupiah

Deposito Rupiah

Simpanan dalam bentuk mata uang rupiah dari pihak ketiga (deposan) kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dan Bank.

  • Suku bunga  yang kompetitif
  • Dapat dijadikan jaminan kredit
  • Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) *
  • Tidak dikenakan pinalti untuk pencairan sebelum jatuh tempo *
Kemudahan
  • Bunga dapat ditransfer/ dipindahbukukan
  • Fasilitas ARO  (Automatic Roll Over), Jangka Waktu akan diperpanjang secara otomatis  untuk nominal (pokok) saja atau nominal (pokok) plus Bunga Deposito
  • Tersedia pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Persyaratan
  1. Calon Deposan mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito Berjangka (BL-FD001 atau BL-FD002).
  2. Calon Deposan Perorangan menyerahkan fotokopi bukti identitas diri berupa KTP atau SIM atau Passport yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya. Khusus untuk WNA selain menyerahkan  fotokopi  passport  harus dilengkapi dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal tetap (KITAP).
  3. Bagi calon Deposan berupa Badan, terdapat beberapa persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Badan Hukum Publik (misal : Departemen/Instansi Pemerintah/Lembaga pemerintah), menyerahkan fotokopi (dengan memperlihatkan asli masing-masing dokumen- dokumen) sebagai berikut :

- Surat Perintah Penempatan Deposito dari Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat Pemegang Kewenangan pada Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

- Surat Tugas/Penunjukan Pengelola Rekening dari Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Badan Hukum Publik/Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

b. Untuk Badan Hukum, menyerahkan fotokopi dokumen (dengan memperlihatkan asli masing-masing dokumen- dokumen) sebagai berikut :

- Akte Pendirian/Anggaran Dasar Badan berikut perubahannya yang terakhir, kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum dan Badan Hukum Milik Negara, dokumen tesebut dapat digantikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pendirian dan/atau mekanisme kewenangan bertindak dalam Perusahaan Umum atau Badan Hukum Milik Negara tersebut.

- Surat Pengesahan Akte Pendirian/Anggaran Dasar Badan dari :
a) Menteri Hukum dan HAM untuk Perseroan Terbatas (termasuk PT dalam bentuk BUMN) dan Yayasan.
b) Menteri yang berkaitan dengan usaha Koperasi untuk KoperasiMenteri Keuangan untuk Dana Pensiun.

c. Daftar Susunan Pengurus Badan yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengurus Badan yang berwenang.