• Pemilik Rekening Giro Perorangan diberikan Kartu ATM
• Jasa Giro kompetitif, semakin besar saldo rekening, semakin tinggi jasa Giro yang akan     diperoleh
• Fasilitas ATM dapat digunakan untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, pembelian pulsa dan lain-lain
• Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Pencairan Cek dan Bilyet Giro Online di Semua Cabang Bank Lampung
• Tersedia pilihan rekening gabungan atau joint account

Badan Hukum

• Surat-surat ijin dari instansi yang berwenang
• Akte Pendirian/Anggaran Dasar Badan Hukum beserta akte perubahannya yang terakhir
• Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir
• Surat Keputusan dari yang berwenang, bagi Instansi/Lembaga  Pemerintah
• Untuk badan hukum yang masih dalam proses (belum berbadan hukum), harus melampirkan susunan pendiri dan susunan pengurus
• Kartu Identitas/Bukti Diri Pemegang Rekening (KTP/SIM/Paspor)
• NPWP
  
  

Khusus untuk :

Rekening Giro Kas Daerah yang dibuka atas nama masing- masing Pemerintah  Daerah setempat, harus menyerahkan :

Surat Keputusan dari Kepala Daerah setempat atas pengangkatan sebagai Kepala Biro Keuangan atau Kepala Bagian Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk yang selanjutnya berhak atau mendapat wewenang untuk melakukan penarikan dana kas daerah pada rekening Giro Kas Daerah. 

Rekening Giro Dinas yang dibuka atas nama Instansi Pemerintah Daerah, harus menyerahkan 

• Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Dinas.
• Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendaharawan Dinas dan atau Surat Penunjukan dari Instansinya sebagai yang berwenang membuka rekening.
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor) dari Kepala Dinas dan Bendaharawan Dinas
  
  

Bukan Badan Hukum

• Surat-surat ijin dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, SITU)
• Akte Pendirian/Anggaran Dasar beserta akte perubahan yang terakhir
• Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
• Surat kuasa pembukaan rekening (jika diperlukan)
• NPWP 

Perorangan

- Orang Pribadi

• Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam     pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,  yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
• NPWP

- Usaha perorangan 

• Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam   pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah  Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,     yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)
•  Surat ijin dari instansi yang berwenang (SITU,SIUP,TDP)
•  Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
•  NPWP

Badan Hukum

• Surat-surat ijin dari instansi yang berwenang
• Akte Pendirian/Anggaran Dasar Badan Hukum beserta akte perubahannya yang terakhir
• Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir
• Surat Keputusan dari yang berwenang, bagi Instansi/Lembaga  Pemerintah
• Untuk badan hukum yang masih dalam proses (belum berbadan hukum), harus melampirkan susunan pendiri dan susunan pengurus
• Kartu Identitas/Bukti Diri Pemegang Rekening (KTP/SIM/Paspor)
• NPWP
  
  

Khusus untuk :

Rekening Giro Kas Daerah yang dibuka atas nama masing- masing Pemerintah  Daerah setempat, harus menyerahkan :

Surat Keputusan dari Kepala Daerah setempat atas pengangkatan sebagai Kepala Biro Keuangan atau Kepala Bagian Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk yang selanjutnya berhak atau mendapat wewenang untuk melakukan penarikan dana kas daerah pada rekening Giro Kas Daerah. 

Rekening Giro Dinas yang dibuka atas nama Instansi Pemerintah Daerah, harus menyerahkan 

• Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Dinas.
• Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendaharawan Dinas dan atau Surat Penunjukan dari Instansinya sebagai yang berwenang membuka rekening.
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor) dari Kepala Dinas dan Bendaharawan Dinas
  
  

Bukan Badan Hukum

• Surat-surat ijin dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, SITU)
• Akte Pendirian/Anggaran Dasar beserta akte perubahan yang terakhir
• Daftar Susunan Pengurus terakhir sesuai dengan Anggaran Dasar/perubahan yang terakhir
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
• Surat kuasa pembukaan rekening (jika diperlukan)
• NPWP 

Perorangan

- Orang Pribadi

• Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam     pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,  yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)
• Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
• NPWP

- Usaha perorangan 

• Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam   pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah  Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,     yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan)
•  Surat ijin dari instansi yang berwenang (SITU,SIUP,TDP)
•  Kartu Identitas/Bukti Diri (KTP/SIM/Paspor)
•  NPWP